Hal paling utama dalam realisasi Lapter Trunojoyo adalah political will penerintah. baik pemerintah daerah sumenep terlebih pemerintah Pusat dalam hal ini Dephub.
Hal itu ditegaskan H. Saifullah mantan anggota DPRD Sumenep. Menurutnya sejumlah kelayakan yang dikemukakan Dephub adalah soal teknis. "Jadi alasan teknis kok dipersoalkan. Yang utama adalah kemauan pemerintah (Jakarta) dalam hal ini Dephub, mau tidak untuk meng-aktifkan Lapter Trunojoyo? Kalau Teknis itu bisa terjadi dengan anggaran. Dan anggaran itu ada ketika ada dukungan Pemerintah Pusat,"kata H. Saifullah kepada Majalah Bisnis Madura.
Dikatakan, masyarakat Madura khususnya sumenep harus terus mendukung secara politik agar pemerintah pusat merealisaiskan lapter Trunojoyo.
"Saya yakin masyarakat sumenep sangat mendukung jika Lapter diaktifkan. MObilitas masyarakat Sumenep dan madura umumnya sangat tinggi, sehingga Lapter akan medukung kemajuan Madura," kata H. Saifullah.
Seperti diketahui, rombongan Direktorat Jendral (Dirjen) Udara Departemen Perhubungan (Dephub) Jakarta kemarin inspeksi mendadak (sidak) ke Lapangan Terbang (Lapter) Trunojoyo. Mereka meninjau kelayakan dan kesiapan lapter yang dijadwalkan operasi akhir 2008 mendatang tersebut. Kesimpulan sementara, nasib lapter masih menggantung. Sebab, ada beberapa persyaratan yang belum tersedia di lapter di ujung timur Madura itu. Untuk diketahui, rencana operasionalisasi Lapter Trunojoyo mencuat sejak 2006 lalu. Saat itu, setelah dikaji cukup lama Pemkab Sumenep sepakat memfungsikan kembali lapter tersebut. Untuk itu, pada 2006-2008 pemkab telah mengeluarkan kocek kurang lebih Rp 2 miliar. Hanya, dana ini tak cukup banyak untuk pemenuhan fasilitas bandara senilai Rp 12 miliar. Itu sebabnya pemkab masih mengupayakan dana pendamping dari APBD Jatim dan APBN. Rombongan Dirjen Dephub kemarin mengecek langsung Lapter Trunojoyo. Hasil sidak, lapter masih banyak kekurangan untuk layak beroperasi. Misalnya, lapter harus dipenuhi penangggulangan kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran, dan pemanjangan runway. Selain itu, sarana parkir, pagar pembatas, dan pembangunan jalan harus disiapkan sebelum benar-benar beroperasi. Kepada koran ini, kepala rombongan dari Dirjen Dephub, Cecep Kurniawan, mengatakan, Lapter Trunojoyo layak difungsikan. Tapi, pemkab harus melengkapi sarana dan prasarana layaknya lapter. Diantaranya, pagar pembatas dan alat lainnya yang umum tersedia di bandara. Lapter, tambahnya, harus menyediakan apron yang memadai. Selain itu, runway masih perlu dipanjangkan dari yang sudah ada. Rentang waktu antara April-Desember, jika pemenuhan fasilitas berjalan lancar, dia optimistis sebelum 2009 lapter bisa dimanfaatkan. Itu pun, kata dia, masih harus mengantongi izin dan kesanggupan maskapai untuk landing dan take off dari Lapter Trunojoyo. "Sumenep kami kira siap. Tinggal pemenuhan fasilitas kok," ujarnya saat meninjau lapter kemarin.Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kepala Dishub Sumenep Aminullah melalui Kasi Angkutan Mohammad Tayib optimistis lapter bisa beroperasi. Hanya, katanya, optimisme itu harus didukung banyak hal. Misalnya, keberpihakan anggaran. Sebab, pemenuhan fasilitas yang diperlukan layaknya bandara butuh dana sedikitnya Rp 12 miliar. Menurut dia, dana APBD Sumenep terbatas. Kemungkinan mengalokasikan anggaran tidak lebih dari Rp 5 miliar. Karena itu, kekurangan Rp 7 miliar harus dicarikan dana pendamping. "Memang berat. Tapi kita kan perlu usaha," tuturnya.Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, menilai dishub sudah melangkah maju. Indikasinya, kata dia, rombongan dari Dirjen Udara Dephub meninjau langsung Lapter Trunojoyo. Keseriusan itu, harus mendapat atensi dari eksekutif. Sebab, terputusnya perhatian akan berdampak lambannya pengoperasian lapter. Soal kekurangan fasilitas dan dana menjelang rampungnya lapter, menurut dia, dapat dicarikan solusi bersama. Baik melalui penyisaan dana APBD, dicarikan di APBD Jatim maupun APBN. "Kami hanya ingin lapter tidak terhenti di tengah jalan," katanya. (Saiful Anam/abe/mat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar